Kasus genosida yang disidangkan di ICJ: Apa argumentasi bantahan Israel?


Afrika Selatan menuduh Israel melanggar Konvensi Genosida 1948 dalam perang di Gaza. Tim Hukum Afrika Selatan pada hari Kamis lalu telah meminta pengadilan Mahkamah Internasional mengambil keputusan darurat untuk menghentikan pemboman udara dan invansi darat ke Jalur Gaza.

Seperti diketahui hampir 24 ribu korban tewas di Jalur Gaza sejak 7 Oktober 2023, hampir 10 ribu diantaranya anak-anak. Sementara ribuan lainnya masih di bawah reruntuhan.

Perwakilan Israel, dipimpin oleh pengacara dan akademisi Inggris: Malcolm Shaw KC, berargumen bahwa pengajuan Afrika Selatan ini telah mendistorsi tindakan militer Israel di Jalur Gaza. Tuduhan genosida yang dialamatkan pada Israel tersebut membuat Afrika Selatan telah mengecilkan arti kejahatan genosida itu sendiri.

Dalam sesi panjang selama tiga jam di hari kedua dengar pendapat di pengadilan Mahkamah Internasional di Den Haag, mendengarkan pembelaan Israel terhadap tuduhan genosida.

Berikut ini adalah beberapa argumen bantahan dan pernyataan Israel dalam persidangan, serta tanggapan terhadap pernyataan Israel:

Hak untuk membela diri

Israel berargumentasi bahwa apa yang mereka lakukan adalah bagian dari upaya untuk membela diri dari serangan dan penculikan para sandera Israel oleh Hamas terhadap pos-pos militer dan desa-desa sekitarnya di Israel Selatan. 

Tal Becker, seorang advokat untuk tim Israel, mengatakan di pengadilan, bahwa Konvensi Genosida 1948 yang menjadi dasar pijakan Afrika Selatan dibuat setelah terjadinya peristiwa Holocaust, dan frasa “tidak pernah lagi” adalah kewajiban moral tertinggi bagi Israel untuk melindungi warganya.

Pengajuan perintah sementara untuk menghentikan invansi Israel oleh Afrika Selatan, menurut Becker, berarti telah menghilangkan kesempatan Israel untuk memenuhi kewajibannya kepada warganya yang ditawan oleh Hamas dan para pengungsi Israel di dekat perbatasan dengan Gaza setelah serangan 7 Oktober 2023.

Argumentasi bantahan Israel itu dinilai lemah oleh Neil Sammonds, juru kampanye senior tentang Palestina di organisasi hak asasi manusia War on Want. 

"Tentu saja, baik Afrika Selatan maupun organisasi-organisasi HAM seperti kami mengutuk pembunuhan warga sipil dan penyanderaan [oleh Hamas]," ujar Sammonds. "Namun hal ini sama sekali tidak membenarkan tanggapan dari Israel. Sebagai kekuatan pendudukan, Israel tidak memiliki hak untuk membela diri - argumen ini tidak dapat diterima."

Seperti diketahui, pada tahun 2003 silam, Mahkamah Internasional telah memutuskan bahwa negara yang melakukan pendudukan (seperti yang dilakukan Israel terhadap Palestina) tidak memiliki hak untuk membela diri. 

Namun, Israel mengatakan bahwa mereka telah keluar dari Gaza sejak 2006 sehingga mereka tidak melakukan pendudukan di sana.  PBB dan berbagai organisasi HAM menolak klaim tersebut, namun para ahli hukum internasioanl berbeda pendapat apakah Gaza selama ini “diduduki” atau tidak oleh Israel menurut hukum internasional.

Niat Melakukan Genosida

Tuduhan Afrika Selatan bahwa Israel berniat untuk menghabisi rakyat Palestina menurut Tim Hukum Israel adalah klaim tanpa bukti atau dasar yang kuat.

Argumen bantahan Israel ini , menurut Akshaya Kumar, direktur advokasi krisis dan proyek khusus di Human Right Watch sanga tidak masuk akal, apakah bisa dikatakan tidak ada bukti jika klaim itu diambil berdasarkan pernyataan dari para pejabat tinggi Israel itu sendiri.

"Beberapa pernyataan yang paling terbuka dibuat oleh presiden, perdana menteri, dan menteri pertahanan dan pengambil keputusan utama lainnya," kata Kumar.

Namun, Israel membantah kalau pernyataan PM Israel, Benjamin Netanyahu yang menyinggung soal “Amalek” itu telah diambil di luar konteks dan tidak utuh.

Dalam pernyataan yang dikutip, Netanyahu mengatakan kepada pasukan Israel yang bersiap untuk menyerang Gaza pada 28 Oktober untuk "mengingat apa yang telah dilakukan Amalek kepada Anda", mengacu pada seruan alkitabiah untuk melenyapkan sekelompok orang yang berbeda.

Kutipan itu telah dipotong dan tidak menyertakan pernyataan "[militer Israel] adalah tentara yang paling bermoral ... dan melakukan segalanya untuk menghindari" pembunuhan orang tak berdosa. 

Namun, dalam potongan rekaman yang beredar tersebut, Netanyahu tidak mengucapkan kata-kata tersebut. Ia mengatakan, "Pasukan dan pejuang pemberani kita yang kini berada di Gaza... dan wilayah-wilayah lain di Israel bergabung dengan rantai pahlawan Yahudi, rantai yang telah dimulai sejak 3.000 tahun yang lalu, mulai dari Yosua ben Nun hingga para pahlawan tahun 1948... Mereka memiliki satu tujuan utama, yaitu mengalahkan musuh yang membunuh dan menjamin eksistensi kita di negara ini."

Tindakan Genosida

Menanggapi tuduhan tindakan genosida termsuk pembantaian massal tanpa pandang bulu terhadap warga sipil Palestina, pengacara Israel membantahnya dengan dalih bahwa Hamas telah menggunakan warga sipil sebagai perisai manusia dan pasukan Israel telah berusaha meminimalisir jatuhnya korban sipil.

Namun, kenyataannya ada kasus warga sipil tidak bersenjata dan berusaha untuk mengungsi malah ditembak dan dibunuh. Dalam video yang sudah diverifikasi dan beredar luas di media sosial, seorang nenek Palestina terlihat berusaha melewati rute keluar dari Gaza utara, yang dinyatakan aman oleh pasukan Israel, sambil berpegangan tangan dengan cucunya yang berusia lima tahun, mengibarkan bendera putih. Dia malah ditembak mati oleh penembak jitu.

Pada bulan Desember, Israel juga menembak mati tiga warganya sendiri yang melarikan diri dari tempat mereka disandera oleh Hamas. Padahal mereka mengibarkan bendera putih dan menulis pesan SOS. Israel menanggapi pada saat terjadinya insiden tersebut tentaranya dalam kondisi di bawah tekanan besar sehingga melakukan kesalahan tersebut.

Pengacara Israel menyatakan jika pasukan Israel yang melanggar aturan perang akan diadili oleh sistem hukum Israel. Namun, Kumar membantah, HRW telah menemukan bukti bahwa Israel tidak menjalankan sistem peradilan yang semestinya. 

"Pihak berwenang gagal meminta pertanggungjawaban pasukan mereka ketika pasukan keamanan membunuh warga Palestina, termasuk anak-anak, dalam keadaan di mana penggunaan kekuatan mematikan tidak dibenarkan berdasarkan norma-norma internasional," kata Kumar.

Kurangnya Yurisdiksi

Shaw mengatakan bahwa Pretoria telah gagal berkomunikasi dengan Tel Aviv mengenai kasus ini sebelum mengajukan permohonan ke pengadilan, seperti yang disyaratkan oleh peraturan pengadilan itu sendiri.

Perwakilan Israel mengklaim Afrika Selatan hanya memberikan waktu beberapa hari saja kepada Israel untuk menanggapi tuduhan genosida

Tel Aviv telah bersedia untuk "berdialog" tetapi perwakilan Afrika Selatan menolak dan kemudian menjawab bahwa "tidak ada gunanya" untuk berdiskusi. Hal itu menimbulkan pertanyaan apakah kasus ini seharusnya dibawa ke pengadilan yang kemungkinan tidak memiliki wewenang untuk mengadili.

Seperti diketahui bahwa untuk membwa kasus ke Mahkamah Internasional perlu menunjukkan bahwa terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak dimana mereka membutuhkan pengadilan internasional untuk turun tangan menafsirkan hukum tentang kasus yang diperselisihkan.

Afrika Selatan harus membuktikan bahwa mereka telah berkomunikasi sebelumnya dengan Israel untuk membicarakan terkait dugaan terjadinya genosida di Gaza. Sehingga jika terjadi perselisihan atau ketidaksepakatan di antara kedua belah pihak mengenai kasus tersebut bisa dibenarkan untuk dibawa ke pengadilan internasional.

Bantuan kemanusiaan

Tuduhan selanjutnya adalah Israel memblokir makanan, air, bahan bakar, dan pasokan penting lainnya, diklaim oleh perwakilan Israel bawa itu tidak akurat. 70 truk bantuan makanan diizinkan masuk ke Gaza sebelum perang dan jumlahnya terus meningkat menjadi 106 truk dalam dua minggu terakhir.

Sebelum perang, setiap harinya 500 truk bantuan kemanusiaan masuk ke Gaza. Setelah itu, Israle melarang semua bantuan masuk. Sektiar 200 truk setiap hari diperbolehkan masuk selama genjatan senjata yang disepakati antara Israel dan Hamas. Setelah genjatan berakhir, hanya kurang dari 100 truk yang diperbolehkan masuk.

Galit Raguan, penjabat direktur divisi keadilan internasional di Kementerian Kehakiman Israel, mengatakan bahwa Hamas menyita pasokan bantuan. Israel tidak menargetkan rumah sakit, dan telah membantu mengevakuasi pasien. Dia mengatakan sekolah, gudang PBB, dan rumah sakit telah digeledah oleh pasukan Israel untuk mencari pejuang Hamas. Dikatakan juga sebelum Israel melakukan pemboman, Israel selalu memberikan peringatan terlebih dahulu kepada penduduk melalui panggilan telepon dan menyebarkan selebaran.

Nyatanya, wartawan Palestina berulang kali melaporkan bahwa kebanyakan pemboman yang dilakukan Israel tanpa adanya peringatan. Beberapa rumah sakit telah dibombardir dan dibiarkan tidak berfungsi.

Sammonds dari War on Want menunjukkan bahwa Israel tidak memulai blokade di Jalur Gaza pada 7 Oktober. "Telah terjadi blokade yang melanggar hukum di Gaza selama 16 tahun dan itu sudah dilihat sebagai hukuman kolektif [sebelum perang dimulai]. Bantuan yang telah datang [sejak perang dimulai] hanyalah tetesan kecil dibandingkan dengan apa yang dibutuhkan," katanya.

Kumar, di HRW, menambahkan: "Dalam praktiknya, pasukan Israel sengaja memblokir pengiriman air, makanan dan bahan bakar, sementara dengan sengaja menghambat bantuan kemanusiaan, tampaknya meratakan daerah pertanian, dan merampas penduduk sipil dari benda-benda yang sangat diperlukan untuk kelangsungan hidup mereka. Human Rights Watch telah menemukan bahwa Israel menggunakan kelaparan sebagai senjata perang."

Menunggu Hasil Sidang

Keputusan ICJ akan diambil sesegera mungkin tanpa menyebutkan tanggalnya. Kemungkinan dalam beberapa minggu mendatang. 

Akan sulit diprediksi ke mana arah pengadilan akan berpihak. Namun, analis politik senior Al Jazeera, Marwan Bishara, mengatakan bahwa Israel memiliki "argumen yurisdiksi dan prosedural" yang cukup kuat, mengacu pada pernyataan Israel bahwa Afrika Selatan tidak cukup memberikan waktu kepada Israel untuk menanggapi tuduhan genosida sebelum mengajukannya di Pengadilan Den Haag. 

Namun, "Israel kehilangan argumen moral, faktual, historis, dan kemanusiaan karena situasi yang terjadi di Gaza - dengan banyaknya kematian dan pembunuhan yang terjadi di sana," ujar Bishara. Ditambahkan pula, upaya Israel untuk meyakinkan pengadilan terhadap penanganan kemanusiaan tidak cukup meyakinkan.

Mike Becker, seorang profesor hukum internasional di Trinity College, Dublin, mengatakan pengadilan akan berada dalam posisi yang sulit. Kemungkinan tidak akan memerintahkan Israel untuk menarik pasukannya dari Gaza karena hal tersebut seharusnya juga dilakukan oleh Hamas dengan perintah genjatan senjata. Masalahnya Hamas bukan pihak dalam konvensi Genosida.

Sumber: Aljazeera